Suasana Karaoke Next KTV di Jl Veteran, Kota Blitar, yang digerebek Polda Jatim, Rabu (17/3/2021).

Rabu, 17 Maret 2021 17:48

SURYA.CO.ID, BLITAR – DPRD Kota Blitar meminta Pemkot Blitar bertindak tegas terhadap Karaoke Next KTV yang digerebek Polda Jatim terkait dugaan praktik asusila di tempat hiburan.

Jika terbukti melanggar, DPRD meminta Pemkot Blitar menutup operasional dan mencabut izin tempat karaoke tersebut.

“Dulu sudah ada kasus seperti itu, lalu dilakukan evaluasi, kalau terulang lagi berarti tidak ada perhatian dari pengelola. Jika sudah terbukti menyalahi, kami minta Wali Kota mencabut izinnya,” kata Wakil Ketua DPRD Kota BlitarAgus Zunaidi, Rabu (17/3/2021).

Sekadar diketahui, Polda Jatim pernah menggerebek tempat karaoke di Kota Blitar pada 2018 lalu juga terkait dugaan praktik asusila di tempat hiburan.

Dari peristiwa penggerebekan itu, Pemkot Blitar kemudian menutup operasional dan mencabut izin usaha tempat karaoke tersebut.

Pemkot juga melakukan evaluasi terkait perizinan di semua tempat karaoke di Kota Blitar.

Untuk itu, Agus mengatakan, dalam kasus kali ini, Pemkot Blitar seharusnya juga menutup sementara tempat karaoke itu sambil menunggu proses hukum di Polda Jatim.

“Sekarang sudah disegel apa belum, kalau belum seharusnya Pemkot segera menutup sementara tempat karaoke tersebut,” ujar politikus PPP Kota Blitar itu.

Menurut Agus, peristiwa penggerebekan tempat karaoke itu sangat ironis apalagi di tengah pandemi Covid-19.

Di saat kegiatan masyarakat dibatasi untuk mencegah penyebaran Covid-19, justru terjadi penggerebekan tempat karaoke yang dilakukan Polda Jatim di Kota Blitar.

“Ini ironis, saat pandemi kegiatan masyarakat dibatasi, pengajian dibatasi, hajatan dibatasi, tapi ini malah ada penggerebekan tempat hiburan,” katanya.

Plt Kepala Satpol PP Kota BlitarHadi Maskun mengatakan proses hukum terkait penggerebekan tempat karaoke menjadi ranah polisi dalam hal ini Polda Jatim.

Tetapi, dari peristiwa itu, Satpol PP akan melakukan pengawasan dan pembinaan jika ditemukan pelanggaran lain di luar masalah hukum yang ditangani polisi.

“Ini ironis, saat pandemi kegiatan masyarakat dibatasi, pengajian dibatasi, hajatan dibatasi, tapi ini malah ada penggerebekan tempat hiburan,” katanya.

Plt Kepala Satpol PP Kota BlitarHadi Maskun mengatakan proses hukum terkait penggerebekan tempat karaoke menjadi ranah polisi dalam hal ini Polda Jatim.

Tetapi, dari peristiwa itu, Satpol PP akan melakukan pengawasan dan pembinaan jika ditemukan pelanggaran lain di luar masalah hukum yang ditangani polisi.

“Soal penggerebekan, itu wilayah hukum polisi atas dasar pelanggaran sebuah undang-undang. Tetapi, Satpol PP juga akan melakukan pembinaan dan pengawasan kalau ada pelanggaran lain di luar itu, misalnya kaitannya dengan perizinan dan protokol kesehatan,” kata Hadi.

Menurutnya, Satpol PP juga tidak bisa serta merta langsung melakukan penutupan tempat karaoke berdasarkan peristiwa penggerebekan dari Polda Jatim.

Satpol PP tetap menunggu proses hukum terkait kasus itu sampai ada keputusan di pengadilan.

Jika sudah ada keputusan hukum di pengadilan dan menyatakan ada pelanggaran di tempat karaoke, maka Satpol PP bersama tim Pemkot Blitar akan mendalaminya.

Tim Pemkot Blitar akan melihat apakah pelanggaran yang dilakukan tempat karaoke juga berkaitan dengan masalah perizinan atau tidak.

Sebab, dalam proses perizinan ada larangan-larangan yang harus dipatuhi pengusaha tempat karaoke.

“Karena kami melangkah sesuai ketentuan. Kalau belum ada ketentuan, kami tidak punya dasar untuk menutup. Kalau masih dugaan kami belum punya instrumen untuk melakukan tindakan lebih dari pengawasan dan pembinaan,” katanya.

Maka itu, kata Hadi, tindakan yang bisa dilakukan Satpol PP saat ini, yaitu, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat karaoke itu.

“Untuk itu, kami berencana mengundang manajemen karaoke untuk mengklarifikasi masalah itu. Tapi, kapasitas kami dalam rangka pembinaan dan pengawasan saja, tidak masuk ke ranah hukum yang sudah ditangani polisi,” katanya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda JatimKombes Pol Gatot Repli Handoko membenarkan Polda Jatim melakukan penggerebekan di tempat karaoke Next KTV di Jl Veteran, Kota Blitar.

Menurutnya, penggerebekan itu terkait dugaan praktik asusila di tempat karaoke tersebut.

 

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Jika Terbukti Melanggar, DPRD Minta Pemkot Blitar Cabut Izin Karaoke yang Digerebek Polda Jatim, https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/17/jika-terbukti-melanggar-dprd-minta-pemkot-blitar-cabut-izin-karaoke-yang-digerebek-polda-jatim.
Penulis: Samsul Hadi
Editor: Cak Sur